UU TNI: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi

Dalam perspektif politik hukum, Undang-Undang adalah produk politik. Setiap proses fromulasi, implementasi, dan evaluasi terhadap aturan perundang-undangan, tentu sarat kepentingan politik, pergulatan politik, dan tarik menarik antar aktor politik dalam arena social politik. UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI merupakan produk politik pemerintah dan DPR serta melalui proses deliberasi dan perdebatan yang panjang di ruang publik, melibatkan semua elemen civil society, aktivis demokrasi, dan penggiat HAM. UU TNI lahir di awal reformasi, dengan nafas demokrasi, dan suasana “kebathinan” di era transisi reformasi.

Terdapat pasal-pasal krusial yang diperdebatkan sejak formulasi UU TNI sehingga sangat menarik dicermati pada tataran implementasi dan evaluasinya sampai dengan saat ini. Pasal-pasal krusial dalam UU TNI itu adalah pasal pembinaan territorial TNI, pasal kekaryaan TNI, pasal bisnis TNI, pasal pengerahan pasukan TNI, serta pasal struktur dan kedudukan TNI. Kelima pasal krusial ini memang sejak awal mula penyusunan UU TNI menjadi polemic yang sengit sehingga perlu disoroti implementasinya sampai saat ini dan evaluasinya, khususnya alternatif solusinya. Dikaitkan dengan konteks kekinian, UU TNI perlu dilakukan revisi agar supaya disesuaikan dengan perkembangan zaman, mengadaptasi dinamika lingkungan strategis, dan menyesuaikan transformasi ancaman.

Dalam kaitan inilah, buku ini disusun untuk menganalisis formulasi, implementasi, dan evaluasi terhadap UU TNI yang lahir sejak tahun 2004. Titik tekan dalam buku ini adalah bagaimana pasal-pasal krusial dalam UU TNI tersebut diimplementasikan, apa kendala yang dihadapi, dan bagaimana alternatif solusinya. Evaluasi UU TNI diperlukan untuk merumuskan revisi UU TNI di masa depan. Buku ini sangat cocok dibaca oleh dosen, peneliti, aktivis, dan mahasiswa yang menekuni kajian pertahanan negara, studi militer dan riset TNI. Buku ini juga layak dibaca oleh aparat TNI, baik TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, agar supaya memahami kekurangan yang ada dalam UU TNI. Diharapkan, terbitnya buku ini dapat menambah perspektif keilmuan tentang UU TNI sehingga akan melengkapi “mozaik” dan “puzzle” pohon keilmuan dan “batu bata” pengetahuan yang berkenaan dengan UU TNI.