CARAKA PRABU
VOLUME : CARAKA PRABU VOL. 01 No.2
ISSN : 2597-4890
TANGGAL TERBIT : 2017-12-01
JUMLAH DOKUMEN : 5
Peranan Komunitas Intelijen Daerah Dalam Permasalahan Persebaran Jemaah Ahmadiyah Indonesia Di Kota Sukabumi
Peneliti : Peri Irawan, Agustina Setiawan, Dahly Sukmapryandhika Ar
Kata kunci : Kominda, Early Warning and Early Detection.
Abstract : The role of Kominda as eyes and earsin carry out early warning and early detection to threat, interference, resistance and challange in the region isvery existance necessery. That case do aseffort to keep stability region so that the threat, interference, resistance and challange appears may pressed since early by the certain sequence and methode. The existance of Jemaah Ahmadiyah Indonesia in area of Sukabumi city is considered astray by the religious Majelis Ulama Indonesia number : 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 and another rule release by the side of Indonesian government related banned of Jemaah Ahmadiyah Indonesia dispersion there are SKB 3 Menteri Tahun 2008 No. Kep : 033/JA/6/2008 about command and warming to the member or followers Jemaah Ahmadiyah Indonesia become one case of attention bye the Sukabumi citys government. Passed of Kominda as one of region government instrument effortssome early handling prosses for burst of problem both for happened or will be happen as a form anticipation and prediction, but the prosses have constrain from the facilities and basic facilities which used by Intelligent who moved in the ground. However that case unaffect the quality of performance of Kominda.
Lihat Dokumen | Download Dokumen
Efektivitas E-Government melalui Banserv pada Kota Bandung
Peneliti : Lukman Munawar Fauzi, Siti Nurul Ajizah, Dody Kurnia, Susi Yulianti
Kata kunci : E-Government, Website, Kota Bandung.
Abstrak : Sistem politik Indonesia sudah dinamis dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Hal tersebut terbukti dengan program e-government, yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja dan hubungan antar pemerintah dengan pihak-pihak lain. Salah satu jenis e-government adalah Government To Citizen (G2C), yaitu penyampaian informasi dan layanan publik secara searah dari pemerintah ke masyarakat. Bagian dari Government To Citizen adalah website resmi pemerintah sebagai media penyampaian informasi pemerintah kepada masyarakat yang mulai diterapkan di setiap daerah Indonesia salah satunya Kota Bandung yaitu website resmi Kota Bandung. Namun, pada kenyataannya penyampaian informasi melalui website belum efektif. Hal tersebut diketahui dari penelitian yang ditulis dalam sebuah makalah ilmiah berjudul “Efeketivitas E-Government melalui Banserv Pada Kota Bandung”. Rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimana cara untuk meningkatkan efektivitas website resmi Kota Bandung dalam mengoptimalkan program e-government?. Penelitian ini dilakukan dengan penyebaran angket kepada masyarakat Kota Bandung. Pada hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan masalah, yaitu sebagian masyarakat tidak mengetahui website resmi Kota Bandung, bahkan masyarakat yang mengetahui tidak suka mengaksesnya, padahal website resmi Pemerintah Kota Bandung dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi lebih banyak. Hal tersebut menunjukan bahwa program e-government Kota Bandung pada salah satu media internet, yaitu website masih belum efektif, maka informasi tidak tersampaikan kepada masyarakat. Maka, diperlukan sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu melaui BanServ. BanServ (Bandung Service), adalah sebuah layanan notifikasi kepada masyarakat melaui handphone, yaitu adanya notifikasi berupa pesan singkat. Metode BanServ ini dapat menjadi salah satu alternatif solusi yang membantu pemerintah dalam penyampaian informasi.
Lihat Dokumen | Download Dokumen
PENERAPAN PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENGELOLAAN POTENSI DAN SUMBER DAYA
Peneliti : Irgi Nazri Adlani
Keywords : Implementation, Program, Bumdes.
Abstract : Sindang Jaya Village Government established BUMDes as a motor of economic driving in rural areas through Bumdes program that has been made because through Bumdes facility ordinary people get capital for entrepreneurship and more independent in managing the potential of natural resources in Sindangjaya Village but in its formation is still minimal coaching from Local Government so that some problems arise, such as how the content of Bumdes program, and how its implementation as well as bagamanakah obstacles in managing the potential of village sindangjaya.Hasil research shows that the contents of the program Bumdes Sindang Jaya village is engaged in the type of business Social Business, Business Leasing Business Save Borrow other than that the implementation of BUMDes programs have been running well and Barriers in managing Bumdes and managing the potential Village natural resources on financial planning and agricultural products have not been well managed and proper target so that even though the program is already running but its content is not fully commonly felt by all people because of lack of knowledge in marketing the existing natural resources.
Lihat Dokumen | Download Dokumen
KEPEMIMPINAN NASIONAL UNTUK GENERASI MILENIAL DI ERA DIGITAL
Peneliti : Agus Subagyo
Kata kunci : Kepemimpinan Nasional, Generasi Milenial, Era Digital.
Abstrak : Artikel ini membahas tentang kepemimpinan nasional yang diharapkan oleh generasi milenial pada era digital. Model, sosok dan profil kepemimpinan nasional yang seperti apa yang cocok, layak dan diinginkan oleh kaum milenial di Indonesia, khususnya menyongsong revolusi industri 4.0. dimana arus informasi, teknologi, digitalisasi, dan otomatisasi serba cepat, mudah dan instan. Generasi milenial di era digital mengidamkan karakter pemimpin nasional yang akrab dengan sentuhan teknologi informasi dan komunikasi, ramah terhadap media sosial, dan memiliki sikap kreatif serta inovatif. Kunci utama dalam meraih kemenangan pada pilpres untuk menjadi presiden adalah merebut hati dan pikiran generasi milenial yang jumlahnya sangat besar.
Lihat Dokumen | Download Dokumen
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI PESISIR PANTAI BLANAKAN KABUPATEN SUBANG
Peneliti : Zaenal Abidin As
Kata kunci : Pemberdayaan, Nelayan, LPMDes (Lembaga Pemberdayaan Desa).
Abstrak : Pemberdayaan adalah salah satu konsep didalam meningkatkan kualitas, baik kualitas sumberdaya manusia atau kualitas perekonomian. Masyarakat nelayan sebagai masyarakat yang memanfaatkan potensi laut dan pesisir laut sebagai pendapatan perekonomian tidak dapat disandingkan dengan masyarakat ekonomi disektor lain, seperti sector pertanian, sector perindustrian dll. Upaya pemberdayaan sangat diperlukan didalam mendongkrak persoalan- persoalan yang ada di masyarakat pesisir (Nelayan) sebagai upaya meningkatkan kehidupan mereka dan dapat disandingkan dengan sector perekonomian lain. Desa Blanakan Subang sebagai salah satu wilayah pesisir laut, memiliki potensi yang sangat baik dalam meningkatkan potensi kelautan yang ada. Dimana wilayah ini memiliki sarana dan prasarana yang baik dibandingkan dengan wilayah pesisir lain. Namun persoalan-persoalan yang menghambat proses pemberdayaan pasti selalu ada. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mencari ada atau tidaknya konsep pemberdayaan yang dilakukan diwilayah yang berkaitan dengan masyarakat pesisir (Nelayan), dan permasalahan apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung didalam mensukseskan proses pemberdayaan masyarakat nelayan. Proses pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Blanakan Kabupaten Subang belum berjalan dengan baik, proses pemberdayaan yang dilakukan di desa ini banyak dilakukan oleh koperasi. Permasalahan yang timbul adalah ketika koperasi melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan hanya dilakukan kepada mereka-mereka yang memiliki perahu dan tidak sampai kepada masyarakat nelayan buruh. Pemerintah desa melalui LPMDes (Lembaga Pemberdayaan Desa) tidak melakukan pemberdayaan kepada masyarakat nelayan karena menganggap proses pemberdayaan sudah dilakukan oleh koperasi. Permasalahan yang ada didalam proses pemberdayaan di Desa Blanakan Subang ini hanya kurangnya koordinasi yang dilakukan antara pemerintah desa melalui LPMDes dengan pihak Koperasi, karena persoalan ini yang menghambat proses pemberdayaan di wilayah ini tidak ada, kecuali persoalan koordinasi. Dimana peneliti berpendapat dengan adanya proses koordinasi yang mereka lakukan akan mempermudah didalam mendisain dan melakukan proses pemberdayaan, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan.
