ACADEMIA PRAJA
VOLUME : ACADEMIA PRAJA VOL. 01 No.2
ISSN : 2614-8692
TANGGAL TERBIT : 2018-08-16
JUMLAH DOKUMEN : 9
DINAMIKA MANAJEMEN PEMERINTAHAN DI INDONESIA
Peneliti : Samugyo Ibnu Redjo
Kata kunci : Manajemen, Pemerintahan
Abstrak : Manajemen pemerintahan sebagaimana tuntutan keberadaannya dan tuntutan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, seyogyanya berubah sejalan dengan tuntutan globalisasi, pola-pola manajemen tradisional feodal diganti dengan pola modern yang demokratis. Hal itu paling tidak karena manajemen pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari kepolitikan global, kepentingan nasional dan tentunya kepentingan regional serta kepentingan lokal. Pemahaman ini perlu ditekankan bagi manajemen pemerintahan di Daerah karena era global berarti pasar global, ekonomi global dan nilai-nilai global.
Dalam perkembangannya muncul pendapat bahwa pemerintah seharusnya berubah mengikuti perubahan ekonomi yang ada dan menjadikan pemerintahan yang memiliki kemampuan entrepreneur, sehingga gerak ekonomi dapat diikuti oleh pemerintah dan menyarankan agar pemerintah menerapkan sepuluh prinsip pemerintahan wirausaha (Osborne dan Gaebler 1992, juga Guillart dan Kelly, 1995). Selanjutnya Osborne dan Plastrik (1996) mengemukakan lima strategi (5 C‘s Strategy) sebagai implementasi lebih lanjut dari prinsip ―reinventing government‖ yang diajukan Osborne dan Gaebler.
Oleh karena itu, demokratisasi manajemen pemerintahan di Daerah merupakan faktor yang menentukan untuk keberlangsungan otonomi, sehingga partisipasi efektif dari seluruh lapisan masyarakat dapat berlangsung tanpa perbedaan prinsip satu dengan lainnya. Terselenggaranya manajemen pemerintahan yang demokratis menunjukkan bahwa elit politik pemerintahan memahami dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi sebagaimana adanya, baik pada tataran kebijakan, tataran implementasi maupun pada tataran kultural yang mensyaratkan adanya mekanisme check and balances (saling kontrol dan saling mengimbangi) antara pemerintah dengan yang diperintah.
Lihat Dokumen | Download Dokumen
MEMBANGUN KEBIJAKAN PUBLIK UNGGUL DI ERA DEMOKRASI
Peneliti : Riant Nugroho
Key Words: Excellence Nation, Excellence Policy, Ten Principles
Abstract : The superiority of a nation is increasingly determined by the Government’s ability of the nation to produce superior policies. The era of Indonesian democracy since the 1998 Reformation has not yet promised a public policy blow. The question is how to build capacity to build superior public policy. The answer is offered in the form of Ten Principles (also called “Laws”) of Public Policy. They are ―Public‖, ― A Point of No Return‖, ―Great, not Good‖, ―Management, not politics‖, ―Moral, not technical‖, ― A system, not units‖, ―A Gift‖, ―Honor‖, ―Glorify’, and ―Learning‖. The performing policy in various places, at various times, in various governments were cored on the principles, and it will be in the next future.
Lihat Dokumen | Download Dokumen
POLA HUBUNGAN PATRONASE DALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
Peneliti : Dadang Sufianto
Kata kunci : Patronase, Birokrasi, Pemda
Abstrak : Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 sebagai lanjutan dari penelitian serupa yang dilakukan di Kota Cimahi pada tahun 2016. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan tujuannnya untuk mengetahui keberadaan pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan daerah Kabupaten Bandung Barat, latar belakangnya, dan dampaknya terhadap kinerja pemerintahan daerah.
Dari hasil penelitian diketahui hal-hal sebagai berikut; Pada birokrasi pemerintahan daerah Kabupaten Bandung Barat terdapat pola hubungan patronase antara Bupati (sebagai patron) dengan para pejabat tertentu (sebagai klien) yang diketahui dari pengembangan karier. Faktor-faktor yang melatar-belakanginya yaitu faktor politik berupa penyelenggaraan pilkada langsung, faktor budaya untuk saling menitipkan di antara kedua-belah pihak, dan faktor kinerja pegawai. Keberadaan pola hubungan patronase tidak berdampak negatif terhadap capaian kinerja pemda KBB.
Lihat Dokumen | Download Dokumen
AKUNTABILITAS BIROKRASI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DI KECAMATAN NUSANIWE KOTA AMBON
Peneliti : Ratna Rosmauli Pakpahan
Kata kunci : Akuntabilitas Birokrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
Abstrak : Akuntabilitas Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis akuntabilitas birokrasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas birokrasi dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, serta menemukan konsep baru tentang akuntabilitas birokrasi yang terfokus pada program pemberdayaan masyarakat pesisir. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik anlisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas birokrasi dalam tanggung jawab birokrasi dalam mewujudkan tujuan, akuntabilitas birokrasi atas sumber daya, akuntabilitas birokrasi atas keputusan dan akuntabilitas birokrasi dalam membangun partisipasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon kurang terlaksanakan dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Program pemberdayaan masyarakat pesisir yang dijalankan dalam mewujudkan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir, yaitu bantuan modal, bantuan peralatan, dan pelatihan kewirausahaan yang bertujuan untuk memberikan penguatan dalam mewujudkan kemandirian bagi masyarakat pesisir yang rata-rata bermata pencaharian sebagai nelayan yang bergerak di sektor perikanan perdesaan belum juga terlaksana dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas birokrasi dalam pemberdayaan masyarakat pesisir, yaitu : komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi kurang terlaksana dengan baik sehingga mempengaruhi akuntabilitas birokrasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.
Lihat Dokumen | Download Dokumen
PUSARAN GLOBALISASI DAN RESIDU TRANSISI DEMOKRATISASI DI INDONESIA
Peneliti : Angga Nurdin Rahmat
Kata kunci : Democracy Transition, Globalization, Indonesia, Society
Abstract : Unavioded Globalization for all countries and society has brought democracy that bring toward social and political condition. Democracy indeed can make a positif development for society, but in the new democratic countries, democracies seems make cause various social and political unrest in a society that is not yet fully capable to practiced democracy in full spektrum. Reffering from these conditions, this article will provide a discussion of how globalization has brought democracy and residue in Indonesia. This article uses qualitative methods with data obtained from literature review. This article is a report derived from a residue of democracy that is part of a communicator formed from conflict and disintegration of society. Therefore, the affirmation of the nation identity through Pancasila becomes the solution for the residue of democracy wich was difficult to avoid.
Lihat Dokumen | Download Dokumen
KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI BENCANA BERBASIS SEKOLAH
Peneliti : Heri, Ridwan Caesar
Kata kunci : kesiapsiagaan, bencana, berbasis sekolah
Abstrak : Masalah dalam penelitian ini adalah belum optimalnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana berbasis sekolah di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Padahal, Provinsi Jawa Barat termasuk Kabupaten Bandung Barat merupakan daerah dengan tingkat kerawanan terhadap bencana yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan sesar aktif Lembang yang membentang sepanjang 22 Kilometer (Km) dari Maribaya, Cibodas hingga Cisarua di utara Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Sesar aktif tergolong kepada sesar normal dan menimpan potensi ancaman gempa dengan kekuatan 6,7 SR. Sesar aktif Lembang pernah menyebabkan gempa bumi dalam beberapa tahun terakhir ini yaitu pada tahun 2003 dan 2011, serta menyebabkan bencana longsor pada tahun 2015 dan 2016. Tahapan riset yang dilakukan diantaranya dengan mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait dengan tema, mengidentifikasi data kondisi geografis, data demografis, serta observasi, wawancara, studi dokumentasi dan diskusi kelompok terfokus. Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan (action research) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian diharapkan menghasilkan model kesiapsiagaan menghadapi bencana berbasis sekolah. Hal ini menjadi penting mengingat dengan dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana, dimungkinkan secara preventif untuk meminimalkan potensi kerugian yang lebih besar ketika bencana itu terjadi
Lihat Dokumen | Download Dokumen
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
DI KELURAHAN KARANGPANIMBAL KECAMATAN PURWAHARJA KOTA BANJAR
Peneliti : Mira Andriani
Kata kunci : Partisipasi, Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Abstrak : Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa masih terdapat wajib pajak yang belum membayar pajak, sementara itu data yang didapat peneliti dari Kantor Kelurahan bahwa pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah tercapai target.
Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dari informan yang telah ditentukan dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar belum optimal. Diantaranya dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan juga terdapat tanah guntai. Keterlibatan wajib pajak untuk aktif membayar pajakpun masih lemah, disebabkan oleh tidak adanya sanksi tegas dari Pemerintah Kelurahan bagi yang belum maupun terlambat membayar pajak.
Lihat Dokumen | Download Dokumen
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN HIDUP
DI KECAMATAN COMPRENG KABUPATEN SUBANG
Peneliti : Asep Bambang Iryana
Kata kunci : –
Abstrak : Keberadaan Paguyuban Petani Kecamatan Compreng GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) dilatarbelakangi oleh keinginan yang kuat untuk membebaskan diri dari kemiskinan. Kemiskinan petani tersebut menandai betapa lemah posisi tawar petani terhadap struktur politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada. Pergulatan sejarah di negeri ini telah menempatkan petani dalam posisi marginal sedangkan yang harusnya petani, sebagai penyangga pilar kehidupan, tidak boleh terabaikan. Maksud dan Tujuan penelitian ini meliputi (1) Melakukan kajian terkait pemberdayaan masyarakat petani di Kecamatan Compreng Kabupaten Subang (2) Tersedianya data dan informasi serta referensi dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dengan konsep terbaru.
Teknik pengumpulan data, yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsaan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data kualitatif, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa Keberadaan GAPOKTAN di Kecamatan Compreng sangat membantu sekali untuk keberlangsungan kesejahteraan hidup para petani oleh karenanya pemerintah harus mampu mengelola dengan baik keberadaan GAPOKTAN. Pemerintah memiliki peran penting dalam melakukan pemberdayaan masyarakat karena bertanggung jawab atas nasib, masa depan, dan kesejahteraan rakyat. Upaya pemberdayaan dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri. Pemberdayaan dari dalam masyarakat biasanya diprakarsai oleh para pemangku kepentingan seperti kepala desa, lurah, ketua RT, ketua RW, dan lain-lain. Terjadinya konversi lahan sawah menjadi kebun, perumahan, dan kawasan industri menimbulkan pertanyaan apakah budidaya padi sawah kurang menguntungkan bagi petani?. Belum lagi ancaman banjir dan kemarau yang kerap menyebabkan gagal panen, serta rusaknya saluran irigasi yang membutuhkan perbaikan. Selain itu, berbagai hambatan klasik usahatani padi sawah yang dihadapi petani diantaranya: Kemandirian meningkatkan efisiensi penggunaan input, Kemandirian dalam pengadaan input pertanian, kemandirian dalam pemasaran hasil dan berkelanjutan
Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat petani dalam meningkatkan kesejahteraan hidup yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Compreng belum berjalan maksimal. Saran yang perlu dilakukan adalah keberadaan Gabungan Kelompok Tani perlu ditingkatkan dan dikembangkan, partisipasi masyarakat petani yang harus sejalan dengan Pemerintah dalam artian Pemerintah dan Masyarakat sebagai objek pemberdayaan harus berjalan selaras bersamaan, Pemberdayaan yang berkelanjutan di lingkungan petani masyarakat Kecamatan Compreng.
Lihat Dokumen | Download Dokumen
QUO VADIS HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA – MALAYSIA
(Tantangan dan Hambatan Membangun Kerjasama Politik dan Ekonomi)
Peneliti : Yovinus
Kata kunci : Hubungan Bilateral, Indonesia – Malaysia
Abstrak : Hubungan bilateral Indonesia – Malaysia seringkali mengalami pasang surut, yang artinya adalah beberapa kali terjadi ketegangan diplomatik antara kedua negara serumpun dan bertetangga ini. Isu dan kasus terakhir yang menjadi titik terendah dari hubungan kedua negara terutama terkait dengan kasus sengketa wilayah yang nyaris membawa keduanya terlibat kembali dalam konfrontasi ketika Pulau Sipadan dan Ligitan diklaim secara sepihak oleh pihak Malaysia, dan akhirnya masalah tersebut dibawa ke sidang mahkamah internasional di Den Haag Belanda Tanggal 17 Desember
2002. Keputusan tersebut tentu saja menimbulkan kekecewaan mendalam di pihak Indonesia, karena disinyalir putusan tersebut tidak didasari oleh fakta historis, sosiologis dan administratif. Kasus tersebut menjadi catatan diplomatik penting bagi Indonesia, karena kenyataan yang harus diterima adalah bahwa Malaysia telah memiliki kemampuan diplomasi jauh di atas Indonesia. Hal tersebut terbukti dari 17
Hakim dalam persidangan, 16 di antaranya menyetujui bahwa Sipadan dan Ligitan adalah milik Malaysia, dan hanya 1 orang yang menyatakan bahwa kedua Pulau tersebut milik Indonesia.
Kasus tersebut di atas menjadi dasar dari analisis dalam penelitian ini, dimana sesudahnya resistensi dan sensitivitas sebagian masyarakat Indonesia terhadap Malaysia menjadi meningkat. Hal ini tentu saja mempengaruhi hubungan diplomatik kedua negara. Meski demikian posisi Indonesia tetap sulit, karena ada hal lain yang mesti juga menjadi pertimbangan jika masalah diplomatik kedua negara tidak segera dicari jalan penyelesaiannya. Hal tersebut adalah tingginya angka pekerja migran Indonesia yang mencari nafkah dan bekerja di Malaysia. Pertimbangan politis dan ekonomi tersebut yang memaksa pemerintah Indonesia untuk mencari solusi dan meredam kemaraham publik Indonesia atas sengketa batas wilayah yang akan mempengaruhi nasib jutaan pekerja migran asal Indonesia di Malaysia jika terjadi konflik politik ataupun militer antar kedua negara. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus dan diharapkan mampu menjawab berbagai pertanyaan publik dan akademik tentang sikap politik pemerintah Malaysia terhadap pihak Indonesia. Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat agresivitas Malaysia di wilayah – wilayah perbatasan darat maupun lautan tetap saja terjadi meskipun masih dalam intensitas kecil.
