[su_row]
[su_column size=”1/2″]
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA (TKW)
STUDI KASUS: TKW DI MALAYSIA
Taufan Herdansyah Akbar, Suwarti Sari, Aliesa Amanita
Abstrak
Pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi dan tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan, berimbas pada tidak terkendalinya jumlah pengangguran. Pengangguran sampai saat ini masih menjadi masalah krusial pemerintah Indonesia. Dengan tingkat pendidikan dan skill yang minim, para pencari kerja ini harus saling berkompetisi dengan yang lain. Kondisi ini akhirnya menjadi pemicu terjadinya mobilisasi tenaga kerja secara masal antar negara yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk mengurangi angka pengangguran, pemerintah melaksanakan program penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Peranan pemerintah dalam program ini dititikberatkan pada aspek pembinaan, perlindungan dan memberikan berbagai kemudahan kepada pihak-pihak yang terkait, khususnya TKI dan Perusahaan Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Malaysia menjadi salah satu Negara yang banyak dipilih masyarakat Indonesia untuk mencari kesempatan kerja. berjalannya waktu berbagai tantangan dan hambatan telah dilalui bersama dalam mencapai tujuan dan kerjasama yang telah dilakukan antara Indonesia dengan Malaysia. Hambatan-hambatan yang dihadapi salah satunya adalah mengenai penanganan Tenaga Kerja Indonesia yang bermasalah, yang tadinya bestatus legal menjadi illegal. TKI yang berstatus legal dalam perjalanannya bekerja di Malaysia dapat juga menjadi TKI illegal dikarenakan melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, diantaranya adalah:Menikah, selama TKI bekerja di Malaysia, berpindah majikan, serta melanggar peraturan dan hukum Malaysia.
Key Words: TKI, Ilegal, Indonesia, Malaysia, Bermasalah
[su_column size=”1/2″]
[/su_column]
[/su_row]
