web analytics

Kuliah Umum dan Diskusi Terbatas yang diadakan oleh Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Universitas Jenderal Achmad Yani, pada Selasa 8 oktober 2019 berjalan dengan kondusif. Acara yang diadakan di ruang simulasi sidang DPR, Gedung Jenderal TNI Mulyono tersebut, para peserta terlihat sangat antusias dengan materi yang dipresentasikan oleh Dr. Ben Prakasa Drajat yang merupakan Ketua Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa, Kementerian luar negeri Indonesia.

Presentasi dan penjelasan yang dimulai dengan pengenalan terhadap orientasi kebijakan Indonesia yang bebas aktif, berjalan dengan menarik. karena tak jarang pemateri memberi kesempatan kepada peserta untuk memberikan pandangan serta opini mereka mengenai kebijakan luar negeri Indonesia saat ini. kegiatan kuliah umum yang berlangsung hingga pukul 12 siang ini tentu diharapkan dapat memberikan pemahaman yang cukup mendalam bagi para peserta yang didominasi oleh mahasiswa tingkat pertama jurusan hubungan internasional Universitas Jenderal Achmad Yani sebagai bekal mereka kedepannya.

Kegiatan yang dilanjutkan dengan Diskusi terbatas ini kemudian dihadiri oleh para akademisi dari berbagai Perguruan tinggi lainnya. Diskusi yang membahas mengenai “Proyeksi kebijakan luar negeri Indonesia periode 2020-2024” ini melibatkan beberapa pakar yaitu: Andrew Wiguna Mantong, S.Sos., M.Sc (Pakar Center for Strategic and International Studies), Yohanes Sulaiman, Ph. D. (Dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani), Drs. Teuku Rezasyah, MA., Ph.D, serta Dr. Ben Prakasa Drajat yang pada diskusi ini menjadi moderator serta keynote speaker.

Diskusi Terbatas ini memberikan beberapa masukan dan bahan pertimbangan bagi Kementerian luar negeri khususnya mengenai kebijakan di kawasan Amerika dan Eropa. 3 poin utama yang bisa perlu disoroti adalah perlunya peningkatan dan diplomasi ekonomi Indonesia di kawasan Amerika Latin sebagai salah satu wilayah yang dianggap potensial, perlunya Indonesia untuk memetakan kepentingan nasional yang konkrit, serta diperlukannya kajian lebih lanjut untuk melimpahkan kewenangan kementerian perdagangan kepada kementerian luar negeri agar dapat lebih memudahkan proses diplomasi ekonomi yang diproyeksikan dapat terus berlanjut pada periode 2020-2024.

PREV

Leave a Reply